Bandung (BRS) – Rencana penataan kawasan Gedung Sate yang mengintegrasikan dengan Lapangan Gasibu dipastikan tidak akan menghilangkan eksistensi Jalan Diponegoro. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan, ruas jalan tersebut tetap ada, namun akan dialihfungsikan menjadi ruang publik tanpa kendaraan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, kebijakan ini justru menjadi kunci untuk menyatukan kawasan ikonik di pusat Kota Bandung tersebut. Dengan meniadakan lalu lintas kendaraan, konektivitas antara Gedung Sate dan Gasibu akan lebih optimal dan nyaman bagi masyarakat.
“Penyatuan antara Gasibu dan Gedung Sate menjadi satu kesatuan karena tidak lagi dilewati kendaraan umum,” kata Dedi, Senin (27/4/2026).
Sebagai bagian dari penataan, material Jalan Diponegoro akan diubah dari aspal menjadi batu andesit guna meningkatkan estetika sekaligus kenyamanan pejalan kaki. Konsep ini mengadopsi penataan kawasan heritage seperti Jalan Braga yang dikenal ramah pedestrian.
“Intinya asalnya aspal diganti menjadi batu, seperti di Braga,” katanya menegaskan.
Transformasi ini diyakini akan memberi dampak positif terhadap aktivitas masyarakat. Selama ini, kegiatan di depan Gedung Sate, termasuk penyampaian aspirasi, sering memicu kemacetan karena penutupan Jalan Diponegoro. Dengan konsep baru, aktivitas publik dapat berlangsung tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Pemerintah juga menargetkan kawasan ini menjadi ruang terbuka yang lebih inklusif, nyaman, dan aman bagi warga untuk berkegiatan, mulai dari olahraga, rekreasi, hingga aktivitas sosial lainnya.
Di sisi lain, arsitek lanskap sekaligus Ketua Umum Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia periode 2022–2025, Dian Heri, menyambut positif langkah tersebut. Ia menilai integrasi kawasan akan meningkatkan kualitas ruang kota dan memperlancar mobilitas pejalan kaki.
“Pergerakan dari Gasibu ke Gedung Sate maupun sebaliknya tidak lagi terganggu kendaraan bermotor,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya mitigasi dampak terhadap lalu lintas di sekitar kawasan. Perubahan besar ini dinilai perlu diimbangi dengan rekayasa lalu lintas serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
Dian menambahkan, komunikasi publik menjadi kunci agar warga memahami tujuan penataan sekaligus dapat beradaptasi dengan perubahan fungsi Jalan Diponegoro ke depan.
Dengan konsep baru ini, wajah pusat pemerintahan Jawa Barat diharapkan semakin representatif sebagai ruang publik modern yang tetap mengedepankan nilai sejarah dan kenyamanan kota.
