PEMPROV JABAR KUCURKAN RP700 MILIAR UNTUK BIAYAI PILKADA SERENTAK 2024

Bandung (BRS) – Ada sembilan komponen pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang disepakati dan ditandatangani oleh Walikota dan Bupati dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Jabar).

“Dari sembilan komponen itu, tujuhnya diambil alih dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat senilai lebih dari Rp700 miliar,” ucap Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Sate, Rabu (21/6/2023) kemarin.

“Dua komponen lainnya akan menjadi tanggungan pemerintah kota/kabupaten masing-masing dengan rata-rata ada yang 30, 50, 60. Dibawah Rp100 miliar dengan beberapa ukuran,” tegas Gubernur Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil berharap, kontribusi Pemprov ini dapat berujung dengan bertambahnya jumlah partisipasi pemilih di Jawa Barat, minimal 80 persen.

Selain itu, juga diharapkan kondusivitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kelak dapat berjalan lancar, serta menghasilkan pimpinan yang berkualitas.

“Kalau bisa partisipasinya tembus 80 persen, karena saat Pilkada 2019 lalu hanya 79 persen. Kondusivitas, track record kita yang baik tolong dijaga, tentunya hasilnya menghasilkan yang kita harapkan. Pemimpin yang berkualitas, amanah, membawa Jawa Barat semakin baik dari sisi progres pembangunan,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini juga mengatakan, bahwa masa jabatan kepala daerah di Jawa Barat umumnya akan berakhir tahun ini. Maka dari itu, mekanisme Penjabat (Pj) bupati/walikota akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Mayoritas akan berakhir di akhir tahun ini, nama-nama Pj sesuai aturan. Dari aspirasi daerah melalui DPRD, rekomendasi provinsi dan pusat. Nanti diputuskan oleh pemerintah pusat, siapa yang akan menjadi Penjabat bupati/walikota di daerah masing-masing, termasuk provinsi juga, saya juga tidak bisa intervensi. Nanti diserahkan ke pemerintah pusat,” terangnya.

“Siapa yang nanti menjadi Pj itu ditentukan oleh Pusat. Mengingat akan ada jeda waktu yang cukup panjang, dimana prediksi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelantikan kepala daerah hasil Pilkada di November 2024 baru akan dilakukan sekitar April 2025 mendatang,” Imbuhnya.

Lebih lanjut Gubernur Ridwan Kamil mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan mitigasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Bikin kampanye kreatif, jadikan pesta demokrasi yang gembira. Jabar punya saber hoax, ini bisa dilatih. Harus ada instrumen melawan pabrik hoax, sehingga benteng pertahanan Jawa Barat kokoh. Jawa Barat memiliki banyak prestasi, saya titip yang akan mengakhiri jabatan untuk rajin viralkan prestasi,” pungkas Gubernur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *