MENUJU ZERO STUNTING 2023, PEMPROV JABAR SEBAR 50 RIBU TELUR AYAM DI BANDUNG RAYA 

Bandung (BRS) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebarkan 5.000 paket ayam untuk kabupaten/kota di Bandung Raya sebagai upaya pencegahan kecebolan (kerdil) pada anak atau stunting menuju Jabar Zero Stunting tahun 2023.

Dalam 5.000 paket itu ada 50.000 butir telur ayam kaya protein untuk diberikan kepada anak. Diharapkan ini menjadi stimulus keluarga menjaga kebutuhan protein pada anak-anaknya hingga besar.

Saat ini ada 14 daerah rawan stunting di Jabar. Kali ini yang menjadi target adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Masing- masing mendapat 1.000 paket ayam.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil membagikan paket di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat usai Launching Program Edukasi Protein Ayam dan Telur dengan tema stunting di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (29/5/2021) pagi.

Kepada media Atalia mengungkapkan, bahwa upaya seperti ini perlu konsistensi kabupaten/kota untuk menurunkan angka stunting di daerah masing-masing.

Saat ini angka stunting di Jabar menurun. Pada 2019 tercatat angka stuntung Jabar 31,1 persen kini sudah menurun di angka 26,6 persen. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, yakni pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.

Pembagian 5.000 paket ayam ini masuk aspek pola makan. Karena asupan protein pada anak harus tetap terjaga dan tidak kalah penting pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi, mulai dari hamil, menyusui diberikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu diberikan makanan pendamping air susu ibu (MPASI), lalu Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).

“Jadi semuanya diberikan edukasi yang lengkap, supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya bisa terpantau,” kata Atalia.

Lalu pendataan ibu dan anak terintegrasi dan terdigitalisasi, kata Atalia, juga harus dimiliki kabupaten/kota. Data harus terbuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Atalia juga meminta kabupaten/kota memperkuat posisi posyandu secara kelembagaan dan kader- kadernya supaya militan mengedukasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya posyandu bekerja sama dengan PKK kecamatan atau kelurahan.

“Penggerakannya bisa dilakukan bersama dengan stakeholders karena jejaring di masyararakat itu banyak sekali termasuk karang taruna, teman-teman dari dinsos,” papar Atalia.

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan desa atau kota tapi pengetahuan masyarakat perihal kesehatan ibu dan anak. Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung sekalipun masih ditemukan kasus stunting.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *