Sumedang (BRS) – Berlangsung di Pendopo Kabupaten Sumedang, Rabu (22/9), Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan High Level Meeting (HLM) sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi melalui percepatan digitalisasi untuk peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat.
Agenda ini membahas berbagai isu strategis untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi Kab. Sumedang, khususnya melalui percepatan digitalisasi secara holistik. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta jajaran Pimpinan Bank BJB.
Kab. Sumedang merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kita Bandung.
“Secara rata-rata, perekonomian Kab. Sumedang memberikan kontribusi terhadap PDRB jawa Barat sebesar 1,7 persen. Kontribusi ini berpotensi terus meningkat didorong oleh sektor ekonomi utama pendorong pertumbuhan Kab. Sumedang yaitu sektor pariwisata, pertanian dan industri,” ucap Herawanto.
Pada 2020, kata Herawanto, sebagaimana perekonomian Jawa Barat yang secara keseluruhan mengalami tekanan akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Kab. Sumedang mengalami kontraksi sebesar -1,12% (yoy), jauh di bawah tahun sebelumnya yang mencapai 6,33% (yoy). Namun saat ini, didukung oleh kebijakan dynamic balancing dan kondisi kekebalan tubuh masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, beberapa indikator pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, termasuk Kab. Sumedang mengindikasikan peningkatan.
Untuk mengoptimalkan momentum ini, Herawanto, kembali menyampaikan 5 Kunci Utama Pemulihan Ekonomi yang senantiasas dilakukan bersama melalui sinergi pentahelix dengan pemerintah daerah, lembaga (otoritas), masyarakat, pelaku usaha, media massa dan akademisi, yaitu (1) membangun positive mindset dan semangat sinergi, (2) menjaga keberimbangan pasar, (3) mendorong kinerja sisi supply khususnya pada sektor ekonomi utama, menghidupkan pariwisata secara terukur, menjaga kelancaran investasi, dan membangkitkan UMKM, (4) mendorong daya beli masyarakat serta (5) percepatan digitalisasi ekonomi.
“Khusus terkait rekomendasi kelima, transformasi digital, menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan massif,” tegas Herawanto.
Transformasi digital, menurut Herawanto, dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi, dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator peningkatan daya saing dan pencapaian cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.
Diketahui, Kab. Sumedang dikenal sebagai wilayah di Jawa Barat yang telah memanfaatkan teknologi digital, baik dalam layanan akses publik, transaksi ekonomi dan keuangan serta transaksi pemerintah daerah. Kondisi ini telah menjadikan Kab. Sumedang dijuluki sebagai “Wajah Terbaik Digital West Java”.
Agar proses transformasi digital ini juga memberikan dukungan secara optimal terhadap upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi serta pengendalian inflasi di Kab. Sumedang, Herawanto menyampaikan beberapa rekomendasi, seperti optimalisasi sektor pariwisata, optimalisasi sektor industri unggulan berupa tekstil dan makanan, implementasi digital farming untuk produk uggulan seperti padi, jagung dan ubi jalar dengan menggunakan smart greenhouse, Internet of Things (IoT) untuk mendeteksi cuaca dan otomatisasi kegiatan pertanian melalui ponsel.
Dalam pengembangan UMKM, digitalisasi sektor UMKM Kab. Sumedang dapat dilakukan melalui penggunaan big data analytic dan alat digital otomatis pembuat kemasan, perluasan implementasi Sistem Gerai UMKM Terpadu (SIMADU) untuk digitalisasi pencatatan keuangan, dan peningkatan partisipasi UMKM ke pasar ekspor.
Sementara dari sisi digitalisasi pembayaran di sektor pemerintah, Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi upaya memperluas penerapan transaksi digital pada pajak dan retribusi daerah, memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada sektor retribusi baru, dan optimalisasi integrasi sistem informasi Pemkab.
Dari sisi pengendalian inflasi, rekomendasi adopsi teknologi digital diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.
