Bandung (BRS) – Sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Danantara berlanjut di Kota Bandung. Ketiga pihak mulai memetakan pengembangan kawasan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sekitar Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Peninjauan lokasi dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi tahap awal dalam mengidentifikasi dan mengkaji aset-aset milik KAI yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan hunian terintegrasi.
Maruarar menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan melalui tim gabungan yang melibatkan Kementerian PKP, KAI, Danantara, serta Pemerintah Kota Bandung. Kajian mencakup aspek teknis hingga tata ruang sebelum proyek masuk tahap pembangunan.
“Kami bekerja untuk kepentingan rakyat. Lahan-lahan ini akan disiapkan untuk hunian MBR agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, konsep dasar kawasan tersebut dijadwalkan dipaparkan pada 25 April mendatang, termasuk integrasi fasilitas publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah.
Menurutnya, dukungan dari sektor swasta juga mulai mengalir.
“Sudah ada komitmen awal pembangunan seribu unit rumah melalui skema tanggung jawab sosial. Penempatannya akan dikaji bersama KAI agar selaras dengan pengembangan aset,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat kecil. Selain hunian, kawasan ini juga dirancang menyediakan akses transportasi yang efisien.
“Dengan tinggal di kawasan TOD seperti Kiaracondong, masyarakat akan lebih hemat biaya transportasi karena akses kereta api tersedia di lingkungan tempat tinggal,” jelas Bobby.
Ia menambahkan, rencana pengembangan juga mencakup penyediaan ruang publik dan area usaha mikro guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari optimalisasi aset negara dengan tetap mengedepankan keselamatan operasional perkeretaapian.
Peninjauan di kawasan Kiaracondong ini menjadi fondasi awal dalam penataan kawasan yang lebih terarah, tertib, dan inklusif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
