oleh

POTENSI PEMASUKAN DARI BUS RAPID TRANSIT

Bandung (BRS) – Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) di tiga kota yakni Surakarta, Medan, dan Denpasar menunjukkan hasil positif dengan tren penumpang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejumlah potensi pendapatan pun bisa digali dari moda BRT (Bus Rapid Transit) di tiga kota tersebut.

Dari hasil survei yang dilaksanakan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap sekitar 1.200 responden di 3 kota tersebut, terungkap responden bersedia membayar tiket BRT dengan titik harga optimum di kisaran Rp 3.500 – Rp 4.500. Saat ini, tiket BRT di tiga kota itu masih gratis.

Namun, hasil survei menunjukkan peningkatan harga tiket akan menyebabkan masyarakat beralih ke moda transportasi lain terutama sepeda motor pribadi. Yunieta Anny Nainggolan, Direktur MBA ITB Bandung mengatakan, selain memberlakukan biaya tiket, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan BRT, potensi pendapatan bisa masuk dari bisnis di luar tiket seperti pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Di Hongkong, MTR Hongkong melakukan dapat penyesuaian harga tiket setiap tahunnya sesuai dengan kondisi inflasi dan Index gaji. Meski demikian, hal tersebut tidak dapat dengan mudah diterapkan di Indonesia karena berdasarkan keterangan Yoga Adiwinarto selaku Direktur Teknik dan Fasilitas dari TransJakarta, sebagai pengelola moda transportasi, bahwa TransJakarta tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif sehingga sampai saat ini tarif yang berlaku masih sama sejak 2006 yaitu sebesar Rp 3.500. Padahal, biaya operasional dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Akibatnya, hingga saat ini operasional TJ masih harus bertumpu pada subsidi pemerintah karena biaya penyediaan layanan per penumpang jauh di atas harga tiket yang berlaku.

Meski demikian, Transjakarta terus mengeksplorasi pendapatan di luar tiket (non-fare box) diantaranya melalui kerjasama pihak ketiga untuk pemasangan iklan dan komersialisasi (termasuk retail) di kawasan halte.

Sejumlah potensi pendapatan nontiket lainnya juga masih terus digali diantaranya pembangunan dan penyewaan depo bus dan stasiun pengisian baterai untuk bis listrik, franchise, training dan manajemen armada bus untuk kota lain.

Dr. Farhad H. Mahfud selaku Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta menegaskan bahwa hal serupa juga terjadi di MRT yang terus berupaya mengeksplorasi berbagai potensi revenue di luar tiket (non-fare box).

Saat ini pendapatan non tiket MRT Jakarta mencapai Rp 450 milyar dimana 81% diantaranya disumbangkan oleh pemasangan iklan serta penyewaan area retail dan hak penggunaan nama untuk stasiun MRT. Sedangkan 19% lainnya dikontribusi oleh asset digital diantaranya QR Payment. Kedepan, potensi aset digital ini akan terus dieksplorasi untuk peningkatan pendapatan di luar tiket (non-farebox).

Mantan direktur MTR Hongkong Morris Cheung mengatakan, penyelenggara layanan transportasi publik di luar negeri yang tidak lagi bertumpu kepada subsidi pemerintah adalah MTR Hongkong.

Lebih dari 70% total pendapatan MRT Hongkong berasal dari bisnis properti melalui pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development) dengan menggabungkan sistem transportasi dengan properti di sekitar kawasan stasiun MTR.

Pengembangan kawasan TOD dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah selaku pemilik lahan yang memberikan hak pengembangan kepada MTR Hongkong serta pihak developer (swasta) yang melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan TOD tersebut. Hasilnya, terdapat peningkatan efektivitas penggunaan lahan yang berujung pada peningkatan nilai jual kawasan tersebut.

Konsep TOD juga saat ini mulai diadaptasi secara intensif oleh MRT Jakarta. Rencananya, pengembangan TOD akan dilakukan di 5 kawasan yaitu Lebak Bulus, Bundaran HI, Dukuh Atas, Fatmawati, Blok M, dan Istora Senayan.

Pengembangan kawasan TOD di sekitar kawasan stasiun MRT tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah penumpang yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan nilai lahan serta pendapatan MRT Jakarta.

Dr. Eng. Puspita Dirgahayani, ST. M.Eng selaku akademisi dan peneliti dari SAPPK (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan) ITB menyatakan bahwa pengembangan kawasan TOD sebenarnya dapat diterapkan juga pada moda transportasi BRT.

“Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya potensi pergerakan yang cukup tinggi di sebuah kawasan, aksesibilitas yang cukup baik termasuk adanya integrasi dengan moda transportasi lain,” kata Puspita.

Selain itu, diperlukan adanya komitmen investasi jangka panjang baik untuk pengembangan TOD maupun penyelenggaraan transportasi publik, serta adanya perencanaan yang baik serta keberadaan integrator untuk mengorkestrasi kerjasama berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan kerja sama antara SBM ITB dengan Balitbang Kementerian Perhubungan, yang melibatkan dosen-dosen SBM ITB yaitu Dr Yos Sunitiyoso, Dr Agung Wicaksono, Dr Yunieta Anny Nainggolan, Dr Prawira Fajarindra Belgiawan dan Dr Yudo Anggoro, serta beberapa alumni dan mahasiswa SBM ITB.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed